Pendukung Prabowo Laporkan Lembaga Survei? Ini Aksi dan Reaksinya..

Situs Judi Online Domino Qiu Qiu - Bandar Poker Online Uang Asli - Agen Domino Bet - Agen Poker Online - Capsa Susun Online - InfoQiu
Agen Domino Qiu Qiu Online Indonesia - Situs Judi Online Terpercaya 2018 - Agen Poker Online Terbaik - Capsa Susun Online - Bandar Domino Bet - DepositQQ
Wow! Reaksi Neno Warisman dan Eko Patrio Berkaitan Kampanye Prabowo
Wow! Reaksi Neno Warisman dan Eko Patrio Berkaitan Kampanye Prabowo
April 9, 2019
Prabowo Deklarasi Kemenangan, Sandiaga Uno Kok Begini? Alhasil Menjadi 'Bahan' Netizen!
Prabowo Deklarasi Kemenangan, Sandiaga Uno Kok Begini? Alhasil Menjadi ‘Bahan’ Netizen!
April 20, 2019
Pendukung Prabowo Laporkan Lembaga Survei? Ini Aksi dan Reaksinya..

“Kami dari BPN Prabowo-Sandi khususnya tim advokasi dan hukum ke KPU RI dalam rangka melaporkan berapa rekan-rekan atau lembaga survei yang berapa hari ini menyiarkan berita-berita yang tidak benar, hoaks, dan bahkan menyesatkan,” ujar koordinator tim advokasi BPN Djamaludin Koedoeboen di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Djamal menyebut dia dan rombongan sebelumnya telah bertemu dengan pihak KPU. Djamal lantas memerinci beberapa lembaga survei itu.

“Ada kita di sini ada LSI, Denny JA kemudian Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Poltracking dan Voxpol,” kata Djamal.

Menurutnya, beberapa lembaga survei tersebut diduga menyampaikan hasil quick count berdasarkan pesanan. Dia juga menyebut hal ini serupa dengan hasil quick qount yang dikeluarkan pada saat Pilkada DKI lalu.

Simak : Cara Kampanye Jokowi vs Prabowo

“Beberapa lembaga survei ini kami menduga, mereka pasti ada orderan untuk kemudian membuat quick count seperti ini. Kita kira semua juga pernah mengikuti Pilkada DKI kemarin bahwa hasil survei itu beda dengan fakta yang sesungguhnya, suvei memberi kemenangan pada Ahok-Djarot padahal fakta sebenarnya tidak seperti itu,” tuturnya.

Dia mengatakan, dalam hasil quick count pemilu ini terdapat penghitungan yang melebihi jumlah pemilih. Menurutnya, hal ini dapat merugikan Prabowo-Sandi serta meresahkan masyarakat.

“Ada yang hasil perhitungannya bahkan melebihi 100% dari jumlah pemilih itu sendiri. Ada yang jumlah persentase yang dipaparkan di atasnya berbeda dengan apa yang ada di layar monitor itu sendiri, dan ini tentu bagi kami sendiri dari BPN Prabowo-Sandi ini sangat menyesatkan dan sangat berbahaya,” kata Djamal.

Penting : Wow! Reaksi Neno Warisman dan Eko Patrio Berkaitan Kampanye Prabowo

“Bisa berpotensi bisa menimbulkan keonaran di tengah masyarakat, karena KPU belum mengumumkan tapi berbagai statement berbagai gaya yang disampaikan oleh rekan-rekan dari berbagai survei itu seolah-olah telah mengisi otak dan pikiran masyarakat,” sambungnya.

Djamal meminta KPU memberikan sanksi kepada lembaga survei tersebut. KPU diminta mencabut izin survei beberapa lembaga yang diduga bermasalah.

“KPU RI yang punya kompeten untuk memberikan sanksi, terhadap lisensi yang diberikan para lembaga survei ini. Maka kami minta pada surat ini, kami minta secara tegas KPU untuk mencabut kembali segala izin-izin yang diberikan kepada mereka,” sebutnya. (detik.com)

Dilaporkan ke KPU, Ini Jawaban Telak Peneliti LSI

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dan beberapa lembaga lain dilaporkan ke KPU terkait siaran hitung cepat (quick count) pilpres yang dinilai menyesatkan. Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar, tak menanggapi serius pelaporan itu karena yakin lembaganya dapat membuktikan hasil quick count secara ilmiah.

“Satu sisi, kita nggak pernah ada masalah dengan itu karena kita bisa meyakini metodologi ilmiah ini tidak baru dilakukan pertama kali, bahwa lembaga-lembaga besar, seperti LSI dan SMRC, kan bukan lembaga baru,” ujarnya di kantor LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (18/4/2019).

DENNY JA LSI

Rully yakin hasil quick count yang dikeluarkan lembaganya tak berbeda jauh dengan hasil rekapitulasi dari KPU. Lantas, ia menepis tuduhan penggiringan opini.

“Ketika mereka melakukan pelaporan dan semacamnya dengan tudingan melakukan pembohongan publik, nanti silakan dikonfirmasi ketika hitung rekapitulasi pleno KPU. Ketika ini berbeda jauh dengan rekapitulasi KPU, baru mereka bisa katakan bahwa lembaga ini menggiring opini publik dengan pembohongan publik,” katanya.

“Tapi kan kita tidak melakukan penggiringan opini apa pun dalam konteks itu. Karena kita kan baru rilis pukul 15.00 WIB, sementara pemilihan sudah selesai sebelum pukul 13.00 WIB. Jadi konteks untuk penggiringan opini publik tidak ada, tapi kebohongan publik harus dikonfirmasi dulu dengan hasil KPU,” lanjut Rully.

Sedang PANAS ! :
Cerita Sex – Toket Pembantu yang Menggoda
Cerita Sex – Mencari Kepuasan Sendiri

Kemudian Rully pun menyinggung soal hasil klaim suara yang dikeluarkan lembaga internal Prabowo-Sandi. Ia meragukan hasil yang didapatkannya itu. Rully menyarankan pihak Prabowo membuka identitas lembaga tersebut.

“Ketika mereka tidak mempercayai ini, mereka juga seharusnya memberikan disclaimer-nya juga siapa lembaga yang mereka pakai, apa hasilnya, berapa angka yang didapat oleh pasangan lainnya. Dia hanya menyebutkan perolehannya dia pribadi, baik di exit poll maupun di quick count kan. Di exit poll dia ada angka 52 persen, lalu di quick count dia unggul di 62 persen, tapi kita kan nggak tahu siapa yang melaksanakan ini apakah kita tahu kredibilitas lembaganya dan segala macam,” tuturnya.

Laporan itu sebelumnya dilayangkan oleh pendukung Prabowo-Sandi ke KPU. Adapun lembaga lain yang dilaporkan adalah Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Poltracking, dan Voxpol. Lembaga itu dilaporkan karena dianggap menyesatkan opini publik dan diduga menyampaikan hasil quick count berdasarkan pesanan.

“Kami dari BPN Prabowo-Sandi, khususnya tim advokasi dan hukum, ke KPU RI dalam rangka melaporkan berapa rekan-rekan atau lembaga survei yang berapa hari ini menyiarkan berita-berita yang tidak benar, hoax, dan bahkan menyesatkan,” ujar koordinator tim advokasi BPN Djamaludin Koedoeboen di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (18/4).(detik.com)

WOHOOO!! TERBONGKAR MODUSNYA! Warga Kampar Coblos 20 Surat Suara untuk 02, 4 Anggota KPPS Diperiksa

Warga Kampar, Riau, berinisial M terciduk dugaan mencoblos 20 surat suara untuk capres/cawapres nomor urut 02.

“Awalnya yang mengetahui ini adalah tim kita yang memantau di TPS sehingga kasus ini bisa terbongkar,” kata Kepala Divisi dan Informasi Bawaslu Kampar, Edwar kepada detikcom, Kamis (18/4/2019).

Edwar menceritakan, peristiwa coblos 20 kertas suara Pilpres untuk 02 terjadi di TPS 04, Desa Sipungguk Kecamatan Bangkinang, Kampar.

“Nah saat itu, petugas kita di TPD tersebut langsung mengamankan pelaku. Karena petugas kita awalnya curiga mengapa begitu banyak bawa kertas suara yang dicoblosnya,” kata Edwar.

Masih menurut Edwar, kertas suara yang dibawa pelaku melebihi dari kertas yang dibawa warga yang mencoblos di lokasi yang sama. Berawal dari kecurigaan petugas Bawaslu Kampar, akhirnya kecurangan ini terbongkar.

“Ini yang membuat kita merasa aneh, mengapa petugas KPPS tidak mengetahui hal itu. Mengapa mereka biarkan ada warga mencoblos bawa kertas suara yang banyak,” kata Edwar.

Menurut Edwar, pihaknya bersama tim Sentra Gakkumdu masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada pelaku dan 4 anggota KPPS. Ini untuk mengetahui dari mana pelaku mendapatkan kertas suara tersebut.

“Ini masih kita dalami, apakah ada keterlibatan petugas KPPS dalam kasus ini apa tidak. Belum bisa kita simpulkan, masih proses klarifikasi semuanya,” ujar Edwar.

Warga Kampar Coblos 20 Surat Suara untuk 02, 4 Anggota KPPS Diperiksa

Seorang warga di Kabupaten Kampar, Riau bisa mencoblos 20 surat suara pilpres untuk paslon 02. Kini, 4 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS) diperiksa Sentra Gakkumdu.

“Selain pelaku yang mencoblos 20 surat suara pilpres, kita juga memeriksa 4 anggota KPPS,” kata Kepala Divisi Data dan Informasi, Bawaslu Kampar, Edwar kepada detikcom, Kamis (18/4/2019).

Edwar menjelaskan peristiwa pencoblosan 20 surat suara pilpres oleh pelaku inisial M terjadi di TPS 04, Desa Sipungguk Kecamatan, Bangkinang, Kampar, Riau pada Rabu (17/4). Edwar mengatakan aneh jika anggota KPPS tidak mengetahui tentang satu pemilih mencoblos 20 surat suara.

“Tim Gakkumdu tengah memintai keterangan 4 anggota KPPS yang ada di TPS tersebut. Ini jelas aneh jika anggota KPPS tersebut tidak mengetahui hal itu. Makanya kita masih dalami,” kata Edwar.

Pemeriksaan terhadap 4 anggota KPSS ini, kata Edwar, sangat penting. Langkah ini untuk mengungkap bagaimana M bisa mendapatkan surat suara pilpres.

“Jadi memang pencoblosan itu hanya untuk kertas suara pilpres saja. Selebihnya untuk caleg tidak dilakukan,” kata Edwar.

Saat ini, satu pelaku dan 4 anggota KPPS tengah menjalani pemeriksaan. Barang bukti 20 surat suara dicoblos untuk 02 sudah diamankan pihak Sentra Gakkumdu Kampar.(detik.com)

Comments are closed.